Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun ini disebut mulai bergeser dari tahap infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi sebagai pusat pemerintahan, termasuk pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menjalankan program penataan administrasi kependudukan dan pertanahan bagi warga di sekitar kawasan IKN, termasuk penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat terdampak.
Otorita IKN menyatakan proses pembangunan tahun ini turut didukung oleh kombinasi pendanaan dari investasi swasta murni maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.