Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menjalankan program penataan administrasi kependudukan dan pertanahan bagi warga di sekitar kawasan IKN, termasuk penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat terdampak.
Otorita IKN turut menjalin kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan fasilitas publik di kawasan penyangga.
Ke depan, tahapan pembangunan berikutnya akan difokuskan pada penguatan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan fasilitas publik.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun ini disebut mulai bergeser dari tahap infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi sebagai pusat pemerintahan, termasuk pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif.
Menarik untuk terus diikuti perkembangannya.